KESADARAN HUKUM ISLAM MASYARAKAT MUSLIM
MINORITAS DI SUMATERA UTARA
(Analisa terhadap Bidang Perkawinan dan Warisan)

Alimuddin Siregar, Muhammad Riduan Harahap, Muhlizar
Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan
Jl. Sisingamangaraja Km 5,5 No. 10 Medan
Email : alimuddin180563@gmail.com, wanhargaroga@gmail.com, muhlizarsh11@gmail.com

Abstrak

Di Sumatera Utara terdapat bermacam etnis penduduk, yaitu; Batak, Nias, dan Melayu sebagai penduduk asli wilayah ini. Daerah pesisir timur Sumatera Utara, pada umumnya dihuni oleh suku Melayu, sedangkan pantai barat dari Barus hingga Natal, mayoritas adalah suku Batak dan Minang. Wilayah tengah sekitar Danau Toba, hampir seluruhnya dihuni oleh Suku Batak yang sebagian besarnya beragama Kristen. Adapun pulau Nias yang berada di luar pulau Sumatera, lebih dominan dihuni oleh suku Nias. Sejak dibukanya perkebunan tembakau di Sumatera Timur, pemerintah kolonial Hindia Belanda banyak mendatangkan kuli kontrak yang dipekerjakan di perkebunan. Pendatang tersebut kebanyakan berasal dari etnis Jawa dan Tionghoa. Di latarbelakangi adanya berbagai macam etnis, bahasa dan agama berpengaruh kepada budaya adat masyarakat setempat di Sumatera Utara, tidak terkecuali kepada sistem hukum yang dianut oleh masyarakat. Sistem hukum yang hidup di tengah masyarakat adalah hukum agama, hukum adat dan juga hukum Negara. Bagaimana apabila terjadi perkawinan antar umat beragama yang berbeda, bagaimana penerapan hukum waris apabila antara pewaris dengan ahli waris menganut agama yang berbeda. Adapun alasan pelaksanaan hukum perkawinan Islam adalah karena ibadah, untuk mendapatkan keturunan yang sah menurut agama, mendapatkan pengakuan dalam keluarga dan adat dalihan na tolu, serta mudah melaksanakannya. Adapun alasan mematuhi hukum negara adalah agar mendapatkan legalitas dari negara dan keluarga. Sedangkan alasan kepatuhan kepada hukum adat adalah agar mendapatkan pengakuan dari keluarga dan adat dalihan na tolu.

Kata Kunci : Hukum Islam, Minoritas

A.	Pendahuluan
Sumatera Utara adalah salah satu propinsi yang ada di Indonesia dan merupakan propinsi terbesar ketiga setelah Propinsi DKI Jakarta dan Jawa Timur yang terletak pada 1°-4° Lintang Utara dan 98°-100° Bujur Timur. Luas daratannya sekitar 72.981,23 km².
Di Sumatera Utara terdapat bermacam etnis penduduk, yaitu; Batak, Nias, dan Melayu sebagai penduduk asli wilayah ini. Daerah pesisir timur Sumatera Utara, pada umumnya dihuni oleh suku Melayu, sedangkan pantai barat dari Barus hingga Natal, mayoritas adalah suku Batak dan Minang. Wilayah tengah sekitar Danau Toba, hampir seluruhnya dihuni oleh Suku Batak yang sebagian besarnya beragama Kristen. Adapun pulau Nias yang berada di luar pulau Sumatera, lebih dominan dihuni oleh suku Nias. Sejak dibukanya perkebunan tembakau di Sumatera Timur, pemerintah kolonial Hindia Belanda banyak mendatangkan kuli kontrak yang dipekerjakan di perkebunan. Pendatang tersebut kebanyakan berasal dari etnis Jawa dan Tionghoa. 
Bahasa yang dipergunakan secara luas adalah Bahasa Indonesia. Suku Melayu Deli mayoritas menuturkan bahasa Indonesia karena kedekatannya dengan bahasa Melayu yang menjadi bahasa ibu masyarakat Deli. Mayarakat Jawa yang sebagian besar berada di daerah perkebunan menuturkan bahasa Jawa sebagai bahasa pengantar sehari-hari. Di kawasan perkotaan, masyarakat Tionghoa lazim menuturkan Bahasa Hokkian selain bahasa Indonesia. Sedangkan di pegunungan, masyarakat Batak menuturkan Bahasa Batak yang terbagi atas empat logat, yaitu Silindung-Samosir-Humbang-Toba. Bahasa Nias dituturkan di kepulauan Nias oleh suku Nias. Orang-orang di pesisir barat, seperti kota Sibolga, kabupaten Tapanuli Tengah, dan Mandailing Natal menggunakan bahasa Batak Mandailing, Angkola dan Minang.
Penduduk Sumatera Utara secara mayoritas menganut agama Islam, terutama suku Melayu, Pesisir, Minangkabau, Jawa, Aceh, Batak Mandailing dan Angkola, dan sebagian Batak Karo, Simalungun dan Pakpak. Sedangkan agama Kristen Protestan dan Katolik lebih banyak dianut oleh suku Batak Karo, Toba, Simalungun, Pakpak, dan Nias. Agama Hindu lebih banyak dipeluk oleh suku Tamil yang mayoritas menetap di perkotaan, sedangkan Buddha mayoritas dianut oleh suku peranakan Tionghoa di perkotaan. Konghucu terutama dipeluk oleh suku peranakan Tionghoa di perkotaan. Agama asli Batak, yaitu Parmalim lebih banyak dianut oleh sebagian suku Batak yang berpusat di Huta Tinggi. Namun walaupun demikian, di Sumatera Utara masih ada animisme yang dianut oleh suku Batak, yaitu Pelebegu Parhabonaron dan kepercayaan sejenisnya.
Di latarbelakangi adanya berbagai macam etnis, bahasa dan agama berpengaruh kepada budaya adat masyarakat setempat di Sumatera Utara, tidak terkecuali kepada sistem hukum yang dianut oleh masyarakat. Sistem hukum yang hidup di tengah masyarakat adalah hukum agama, hukum adat dan juga hukum negara. Hukum agama ini juga bervariasi, yaitu hukum Islam, hukum Kristen, hukum Budha, dan hukum Hindu.
Walaupun mayoritas masyarakat di Sumatera Utara muslim, tetapi pada beberapa daerah masyarakat muslim hidup dan menetap di daerah mayoritas beragama Kristen. Pada beberapa Kabupaten, masyarakat mayoritasnya menganut agama Kristen, tetapi di sana ada juga masyarakat muslim sebagai penduduk minoritas, sebagai contoh di Kabupaten Karo, Dairi, Pakpak Bharat, Humbang Hasundutan, Toba Samosir, dan Nias. 
Masyarakat muslim minoritas yang menetap pada masyarakat mayoritas beragama Kristen memiliki tiga sistem hukum yang berlaku, yaitu hukum Islam, Adat dan juga hukum negarara. Berkaitan dengan situasi dan kondisi seperti ini, tentu tidak dapat dihindari akan muncul pertemuan tiga sistem hukum yang berlaku. Ada kemungkinan seorang muslim akan menerapkan hukum Islam, tetapi pada saat yang bersamaan ia juga harus tunduk kepada hukum Adat dan nasional. Pertanyaan yang akan muncul adalah bagaimana mereka menerapkan hukum Islam, apakah mereka mampu menerapkan hukum Islam atau tidak di lingkungan yang mayoritas beragama non muslim? Apakah mereka menggabungkan beberapa hukum yang ada dalam satu masalah? Atau mungkin mereka mempunyai solusi untuk menyelesaikan masalah hukum tersebut. Hal ini akan semakin terlihat pada masalah hukum perkawinan dan waris, karena penerapan hukum ini berkaitan langsung dengan lingkungan atau masyarakat yang ada di sekitarnya. Seorang muslim ada kemungkinan akan menikah dengan non muslim, seorang muslim akan ada kemungkinan memiliki keluarga inti yang terdiri dari penganut agama yang berbeda. Bagaimana apabila terjadi perkawinan antar umat beragama yang berbeda, bagaimana penerapan hukum waris apabila antara pewaris dengan ahli waris menganut agama yang berbeda? 
Permasalahan kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum yang dianutnya dalam sosiologi antropologi hukum lebih dekat kepada kajian kesadaran hukum. Dalam kajian kesadaran hukum ini akan terlihat bagaimana kepatuhan dan ketidakpatuhan masyarakat terhadap hukum yang dianutnya. Pokok-pokok pembahasan dalam kajian kesadaran hukum ini meliputi:
1.	Proses hukum, tentu dalam hal ini yang akan menjadi kajian adalah bagaimana proses hukum perkawinan dan warisan pada masyarakat muslim minoritas di Sumatera Utara.
2.	Alasan dan latar belakang proses hukum, dimana akan ditemukan apa alasan masyarakat muslim mematuhi dan tidak mematuhi hukum Islam yang telah dianutnya di tengah masyarakat.
Apakah proses hukum tersebut selaras atau tidak sesuai dengan peraturan-peraturan tertulis  yang berlaku. Dalam hal ini, apakah
1.	muslim melaksanakan hukum Islam dalam bidang perkawinan dan warisan atau tidak.
2.	Bagaimana eksistensi Hukum Islam pada Masyarakat Muslim Minoritas di Sumatera Utara
Dilatarbelakangi masalah tersebut di atas, maka tulisan ini diberi judul “Kesadaran Hukum Islam Masyarakat Muslim Minoritas di Sumatera Utara (Analisa terhadap Bidang Perkawinan dan Warisan). 
A.	Proses Hukum Islam oleh Masyarakat Muslim Minoritas 
	di Sumatera Utara
1.	Bidang Perkawinan
Berdasarkan obeservasi yang telah dilakukan, masyarakat muslim minoritas di Sumatera Utara melaksanakan perkawinan berdasarkan tiga sistem hukum yang hidup secara bersamaan di tengah masyarakat, yaitu sistem hukum adat, hukum Islam dan hukum nasional. Richard Sinaga menjelaskan bahwa pengukuhan perkawinan bagi warga adat dalihan na tolu tidak cukup hanya dengan do’a, karena tata cara pengukuhan perkawinan seperti ini adalah adat sibontar mata, ia harus menempuh tiga tahap pengukuhan yaitu: pengukuhan menurut agama yang dianut, pengukuhan secara hukum (Catatan Sipil/Kantor Urusan Agama) dan pengukuhan secara adat dalihan na tolu atau adat Batak. Perkawinan adat Dalihan Na Tolu harus disaksikan unsur dalihan na tolu dari pihak parboru dan unsur dalihan na tolu dari pihak paranak.
Proses perkawinan secara sistematis yang dilaksanakan oleh masxyarakat muslim minoritas di daerah Sumatera Utara adalah sebagi berikut:
1.	Manyapai Boru, 
	Tahap ini merupakan bagian dari hukum Adat, dimana pihak calon pengantin laki menanyakan anak gadis dan keluarganya apakah bersedia untuk dinikahi oleh anak laki-laki yang akan menikahinya. Sebelum mempertanyakannya, pihak keluarga calon pengantin laki-laki melakukan musyawarah dengan keluarga dalihan na tolu untuk membicarakan siapa yang akan menyampaikan hasrat keluarga calon pengantin laki-laki kepada keluarga calon pengantin perempuan dan apa saja yang perlu dipersiapkan. 

2.	Manulangi Tulang
Setelah ada kesepakatan antara keluarga calon mempelai pria dengan keluarga calon mempelai perempuan, calon pengantin pria meminta izin kepada tulang dan inang tulang bahwa ia akan menikah dengan gadis lain. Perkawinan ideal bagi masyarakat Batak adalah perkawinan seorang pemuda dengan putri saudara laki-laki ibunya (pisalai, mabido) yang disebut dengan marboru ni tulang atau kawin pariban. Demikian  juga bila seorang perempuan idealnya kawin dengan putra saudara perempuan ayah (pasapea, fassio) atau maranak ni namboru, disebut juga kawin pariban. Oleh karena itu, ketika seorang laki-laki akan menikahi perempuan lain maka ia harus meminta izin kepada tulang dan inang tulang.
Adapun cara meminta izin ini berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah yang lain, ada cukup secara lisan untuk meminta maaf, tetapi ada juga yang dilakukan secara upacara. Pada masyarakat Pakpak, orang tua calon pengantin laki-laki membawa emas atau selimut atau jenis pakaian lainnya sesuai dengan permintaan tulang dan nasi lauk ikan (ikan gemmuh) yang dimasak khsusus (ikan binenem). Dalam adat Batak istilah ini lebih dikenal dengan manulangi tulang. Bagi masyarakat muslim minoritas di Sumatera Utara, adat manulangi tulang ini juga tetap dilakukan dengan menyesuaikan diri kepada hukum Islam, seperti daging babi diganti dengan kambing atau ayam. 
1.	Mangaririt Boru,
Setelah manulangi tulang, tugas orang tua adalah mangaririt /manyisik boru/mangindangi. Dalam acara mangaririt boru ini pihak orang tua laki-laki ingin mengenal calon pengantin perempuan dan keluarganya yang akan menjadi menantu dan besannya. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan terkait dengan calon pengantin perempuan. Pertama yang diperhatikan adalah apakah calon pengantin perempuan tersebut terhalang untuk dinikahi secara adat atau tidak. Kedua, yang harus diperhatikan adalah apakah calon pengantin perempuan terhalang atau tidak untuk dinikahi secara agama Islam. Ada beberapa orang perempuan yang haram dinikahi, yaitu: karena hubungan nasab, hubungan semenda dan hubungan persusuan. Ketiga adalah masalah agama, karena perkawinan dalam masyarakat muslim minoritas Sumatera Utara tidak mengenal perkawinan beda agama. 
2.	Padomos Hata/Patobang Hata/Patua Hata/Mangarisik-risik dan Marhusip
Jika pada waktu mangaririt boru tidak ada hal-hal yang menghalangi untuk melanjutkan perkawinan baik secara adat maupun agama, tahap selanjutnya padamos hata, dimana pihak keluarga laki-laki akan datang kembali ke rumah keluarga perempuan untuk meminang. Di dalam acara meminang ini biasanya akan dibicarakan dua hal, yaitu pertama tentang hari yang tepat untuk datang meminang secara resmi (patobang hata) oleh pihak dalihan na tolu keluarga calon mempelai laki-laki. Kedua, persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi pada waktu pinangan nanti, yaitu: apa saja yang perlu dipersiapkan, berapa mas kawin (mahar) dan dalam bentuk apa, berapa tuhor (uang jujur), dan perlengkapan-perlengkapan lainnya.
3.	Manulak Sere/Marhata Sinamot
Setekah ada kesepakatan pada acara patobang hata, tahap selanjutnya adalah manulak sere/sinamot. Dalam hukum adat hanya dikenal sinamot, sedangkan dalam hukum Islam dikenal dengan istilah mahar yang merupakan pemberian seorang calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan yang merupakan termasuk syarat nikah. Sedangkan manulak sere/marhata sinamot, pihak keluarga laki-laki membawa batang boban/sinamot yang telah disepakati sebelumnya ke rumah keluarga perempuan. Sinamot ini adalah berupa uang atau benda-benda berharga yang biasanya akan dikuasai oleh pihak keluarga perempuan yang akan digunakan untuk pesta dan keperluan lainnya. Masyarakat muslim minoritas Sumatera Utara akan membawa mahar dan sinamot. 
4.	Mangalehen Mangan Pamunan
Sebelum calon pengantin perempuan dinikahkan dan diberangkatkan besok harinya setelah akad nikah, orangtua beserta kearabat calon pengantin perempuan akan berkumpul untuk memberikan makan kepada calon pengantin perempuan yang disebut dengan mangan pamunan, yaitu makan perpisahan. Pada acara mangalehen mangan pamunan ini di samping mendoakan keselamatan kepada calon pengantin, juga memberikan nasehat bagaimana ia harus menjalankan bahtera rumah tangganya, bagaiamana ia harus menjunjung tinggi martabat keluarganya, orang tua dan sanak familinya demikian juga orang tua dan sanak keluarga suaminya dan tetap menjalankan shalat serta bertaqwa kepada Allah Swt. Semua butir-butir nasehat ini diberikan oleh seluruh keluarga yang berbicara dari pihak dalihan na tolu keluarga calon pengantin perempuan. Nasehat-nasehat yang disampaikan adalah berdasarkan agama Islam dan adat.  
5.	Akad Perkawinan
Setelah semua rangkaian adat di atas ditempuh dengan baik, maka tahap selanjutnya yang sangat penting adalah acara akad nikah. Pada acara akad nikah yang memimpin acara bukanlah raja adat, akan tetapi Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (PPPN) yang berasal dari Kantor Urusan Agama Islam Kecamatan. Pada saat acara akad nikah ini yang berlaku adalah hukum Islam dan hukum negara. Semua kelengkapan pernikahan akan diperiksa oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (PPPN) sesuai dengan aturan hukum Islam dan hukum administrasi negara. Pihak-pihak yang terlibat dalam akad pernikahan adalah pihak pegawai pemerintah dan pihak dalihan na tolu. Oleh karena itu, tidak mengherankan dalam sebuah akad nikah pihak yang hadir terdiri dari muslim dan non muslim. 
	Sebelum melaksanakan akad nikah, Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang berasal dari Kantor Urusan Agama Kecamatan telah melakukan pembinaan dan penasehatan sehingga pada saat akad nikah tidak menghalangi hambatan. Pada saat akad nikah ini yang sangat perlu diperhatikan adalah syarat dan rukun pernikahan sesuai dengan hukum Islam dan hukum negara. Apabila tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan maka perkawinan tidak akan dilangsungkan walaupun sudah ditentukan secara adat. 
1.	Pencatatan Perkawinan	
Setiap perkawinan yang sah menurut hukum dicatat dalam akta perkawinan. Dalam Pasal 2 poin 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelasakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, negara mengatur bahwa perkawinan yang sah menurut hukum dicatat dalam sebuah dokumen yang disebut dengan Akta Nikah. Bagi umat Islam, perkawinan dicatat dalam dokumen Akta Nikah oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama Kecamatan. Khusus bagi umat Muslim di Indonesia dalam Pasal 5 sampai dengan 7 dijelaskan bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. Pencatatan perkawinan tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo. Undang-undang No.32 Tahun 1954. Untuk memenuhi ketentuan tersebut setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Masyarakat muslim minoritas di Sumatera Utara selalu mencatatkan pernikahannya, sehingga setiap perkawinan yang terjadi harus memenuhi hukum Islam dan hukum Nasional. 
6.	Horja Pabuat Boru
Setelah akad dan pencatatan nikah dilakukan sesuai dengan hukum Islam dan hukum nasional, tahap selanjutnya adalah horja atau pesta perkawinan. Bagi masyarakat Batak, horja adalah sebuah syarat perkawinan diakui secara adat sehingga lebih kenal dengan istilah mangadati. Sebuah lembaga perkawinan yang dilakukan tanpa ada horja yang melibatkan dalihan na tolu, maka ia belum diakui sebuah perkawinan yang sah menurut hukum adat. Oleh karena itu horja atau mangadati sangat penting bagi masyarakat adat Batak. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, ternyata masyarakat muslim minoritas Sumatera Utara masih banyak yang tidak melakukan horja (managadati) karena keterbatasan biaya. Mereka lebih mengutamakan akad nikah secara hukum Islam dan hukum nasional. Ketika biaya sudah ada maka baru dilaksanakan acara horja atau mangadati. 
7.	Pasahat Mara
Setelah acara horja selesai, tahap selanjutnya adalah pasahat mara, dimana pengantin laki-laki dan perempuan diberi nasehat. Pada acara pasahat mara ini keluarga pengantin perempuan menjelaskan kepada keluarga pengantin laki-laki bahwa anak perempuan mereka tidak boleh disia-siakan.
Pasahat mara ini berarti menyerahkan keselamatan pengantin perempuan kepada keluarga pengantin laki-laki. Setelah selesai acara pasahat mara, maka rombongan keluarga mempelai pergi membawa pengantin perempuan. 
2.	Bidang Warisan
Masyarakat bangsa Indonesia yang menganut berbagai macam agama dan kepercayaan yang berbeda-beda mempunyai bentuk-bentuk kekerabatan dengan sistem keturunan yang berbeda-beda. Sistem keturunan ini berlaku sejak dahulu kala sebelum masuknya ajaran agama Hindu, Islam dan Kristen. Sistem keturunan yang berbeda-beda ini nampak pengaruhnya dalam sistem kewarisan hukum adat. 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, mayoritas masyarakat muslim minoritas di Sumatera Utara tidak melaksanakan hukum waris Islam. Mereka lebih cenderung melaksanakan hukum waris adat, walaupun ada sebagaian keluarga yang melakukan hukum mawaris Islam, tetapi ini sangat jarang sekali terjadi. Dalam hukum waris yang dikaji adalah siapa pewaris, apa sebab-sebab warisan dan menghalanginya dan bagian masing-masing ahli waris. Menurut hukum adat Batak, pewaris ialah orang yang mewariskan harta benda, sedang ahli waris adalah orang-orang yang menerima warisan itu sendiri dari pewaris dan bagiannya ditentukan berdasarkan hasil musyawarah untuk mufakat. 
	Hukum waris dilaksanakan setelah pewaris meninggal dunia. Apabila ada yang meninggal dunia, maka dilakukan musyawarah antara anak atau ahli waris untuk pembagian harta warisan. Musyawarah pembagian harta warisan dilakukan oleh ahli waris yang dimpimpin oleh ahli waris yang tertua dan melibatkan unsur dalihan natolu na tolu.  Ada dua sebab mewarisi dalam hukum Adat Batak, yaitu karena keturunan aliran darah (nasab) dan adopsi (anak angkat). Ahli waris menurut hukum Adat Batak adalah karena ada hubungan darah antara pewaris dengan ahli waris, yaitu ayah dan anak laki-laki. Dalam hukum Adat Batak, anak perempuan dan istri bukanlah ahli waris, sehingga mereka tidak berhak mendapatkan harta warisan dan pewaris. Dengan demikian, ahli waris karena hubungan darah hanya terbatas kepada anak laki-laki dan ayah, sedangkan isteri dan anak perempuan tidak mendapatkan harta warisan. Sebab kedua untuk mendapatkan harta warisan adalah karena mengangkat anak yang disebut dengan anak na niain atau anak na niampu. Kalau naka laki-laki yang diain maka ia disebut anak na niain, sedangkan kalau anak permpuan disebut boru na nian. Secara adat,  anak na niain dan boru na nian sah menjadi anaknya tanpa dibuatkan aktenya dan berhak menjadi ahli waris. 
	Apabila anak yang ditinggalkan suami hanya ada anak perempuan, si suami di masa hidupnya tidak mangain (mengadopsi anak laki-laki) maka si suami tersebut secara budaya adat Batak disebut punu, artinya tidak lagi bersambung garis silsilahnya. Janda yang tidak mempunyai anak laki-laki seperti disebut di atas bertindak sebagai penguasa harta suaminya selama ia tidak pergi meninggalkan rumah dan keluarga almarhum suaminya. Apabila harta itu banyak, dia mempunyai hak prerogratif membagi kepada yang diinginkan setelah terlebih dahulu menyisihkan 1/3 atau ¼ kepada keturunan abang/adik suaminya. Janda mempunyai hak untuk menguasai harta suaminya dan mengelolanya untuk keperluan diri dan anak-anaknya. Sedangkan apabila si pewaris itu tidak mempunyai anak laki-laki ataupun anak perempuan dan juga tidak mangain atau mengadopsi, dalam adat budaya Batak yang seperti ini disebut pupur, siapa yang menjadi ahli warisnya? Dalam adat budaya Batak, janda napupur seperti ini langsung pulang ke hula-hula-nya dengan hanya membawa pakaian dan perlengkapan pribadinya, bahkan janda yang sudah nenek-nenek pun langsung pulang ke hula-hulanya tanpa membawa apa-apa. Dari penjelasan di atas jelas bahwa dalam hukum adat Batak, penyebab mewarisi adalah karena ada pertalian darah atau ada pengangkatan anak. ahli waris hanya anak laki-laki, sedangkan anak perempuan tidak menjadi ahli waris. Namun ini bukan berarti bahwa anak perempuan tidak mendapatkan harta dari kedua orang tuanya selama hidup. Anak perempuan tetap mendapatkan harta dari kedua orang tuanya dengan cara lain. 
Ketika orang tua masih hidup, anak laki-laki yang sudah menikah akan diberikan hak manjae atau hak berdiri sendiri, baik dalam pemilikan dan penguasaan benda maupun hubungan sosial, adat dan pemerintahan. Panjaean diwujudkan dangan memberikan sawah, ladang, atau kebun kepada anak laki-laki tersebut. Sedangkan untuk anak perempuan yang sudah kawin diberikan pauseang, atau tanah untuk diuasahakan. Namun adat itu pada umumnya berlaku di Tapanuli Utara saja, antara lain di Toba Holbung, sebagian daerah Humbang serta sebagian Pulau Samosir. 
Dalam istilah hukum adat Batak juga dikenal dengan indahan arian ni pahompu dan batu ni ansimun. Kalau keluarga baru itu sudah mempunyai anak, anak buha baju, menurut adat budaya Batak mereka pergi ke ompung suhut dan ompung bao, yaitu orang tua lelaki dan orang tua perempuan untuk berkunjung dan mengasih tahu bahwa cucunya sudah ada. Acara itu disebut paebathon anak buha baju. Menurut Helman Billy Situmorang dalam bukunya, pada saat paebathon anak buha baju ini adalah hak meminta indahan arian ni pahompu dan batu ni ansimun untuk si cucu. Di bona pasogit dulu indahan arian ni pahompu itu adalah berupa petak sawah dan batu ni ansimun itu berupa sapi atau kerbau. Bagi yang berada atau mampu karena memiliki harta hal tersebut tidak salah bila itu dipenuhi, tetapi boleh juga dijawab oleh orang tua, bahwa sekolah dan pekerjaan yang sudah menetap, misalnya bekerja sebagai PNS atau lain sebagainya dapatlah dianggap sebagai indahan arian ni pahompu dan batu ni ansimun. Adakalanya juga, saat itu diberi pauesang atau panjaean bila sebelumnya belum diberikan. Kalau panjaean dan pauseang adalah karena perkawinan sedangkan indahan arian ni pahompu dan batu ni ansimun karena kelahiran cucu.
Harta pusaka atau warisan biasanya dalam bentuk sawah, kebun dan hewan ternak. Namun tidak semua bisa harta yang ditinggalkan oleh pewaris bisa dibagikan, ada beberapa harta warisan yang tidak dibagikan kepada ahli waris, seperti golat,jabu silaon, homban,dan tambak.
Agama. Para guru menjelaskan bahwa zina adalah dosa besar dan menimbulkan ketidakberkahan. Perkawinan yang sesuai dengan hukum Islam, mendapatkan dukungan dari nilai-nilai filosofis masyarakat Batak Sumatera Utara. Dalam masyarakat Batak terdapat lima nilai filosofis kehidupan, yaitu; hamoraon, hagabeon, hasangapon, hadameon, dan hasadaon. Salah satu diantaranya adalah hagabeon yang berarti perlu keturunan yang banyak. Masyarakat Batak sangat bangga memiliki anak yang banyak, karena itu adalah salah satu tujuan hidup. Hal ini sesuai dengan tujuan pernikahan dalam Islam yang dijelaskan pada Q.S. an-Nisa/4:1 dan hadis Nabi yang menyatakan bahwa Rasulullah sangat bangga dengan adanya banyak umat muslim. 
Di samping alasan-lasan di atas, masyarakat muslim minoritas Sumatera Utara melaksanakan hukum Islam dalam perkawinan dengan tujuan agar mendapatkan legalitas dalam keluarga adat. Masyarakat adat Batak, tidak menerima anggota keluarganya yang menikah tidak sesuai dengan agama yang dianutnya. Mereka tidak mengakui hubungan perkawinan tanpa ada pengakuan dari agama, baik itu muslim maupun non muslim. Mereka akan mengusir anggota keluarga yang melakukan perkawinan yang tidak sesuai dengan agama yang dianutnya. Hal ini sesuai dengan faktor seseorang mematuhi hukum, yaitu group identification, dimana seseorang patuh kepada kaedah hukum dikarenakan untuk identifikasi dengan kelompok tertentu. Seseorang mematuhi kaedah-kaedah yang berlaku dalam kelompoknya bukan karena dia menganggap kelompoknya lebih dominan dari kelompok-kelompok lainnya, akan tetapi justru karena ingin mengadakan identifikasi dengan kelompoknya tadi, bahkan kadang-kadang seseorang mematuhi kaedah-kaedah kelompok lain karena ingin mengidentifikasi dengan kelompok lain tersebut. Seorang muslim akan mematuhi hukum Islam dalam perkawinan agar bisa diterima dalam kelompok adat dalihan na tolu. 
Masyarakat muslim minoritas Sumatera Utara tidak selalu melaksanakan hukum Adat dalam bidang perkawinan, tetapi mereka selalu melaksanakan hukum Islam dan hukum negara. Alasan perkawinan berdasarkan hukum Islam karena mudah melaksanakannya serta tidak membutuhkan biaya yang sangat besar, berbeda halnya dengan hukum Adat yang sangat rumit, membutuhkan waktu yang sangat panjang dan biaya yang sangat banyak. Oleh karena itu, masih banyak pernikahan muslim minoritas di Sumatera Utara yang tidak melaksanakan hukum Adat (mangadati). Dalam sosiologi hukum salah satu alasan kepatuhan kepada hukum adalah karena faktor utility (kegunaan). Ia akan mematuhi hukum Islam karena hukum Islam tersebut bermanfaat. Karena perkawinan menurut hukum Islam bisa dilaksanakan dengan mudah dan bermanfaat, maka ia melaksanakan hukum Islam tersebut. Dengan demikian, salah satu alasan mengapa masyarakat muslim minoritas memilih untuk melaksanakan hukum perkawinan Islam adalah karena mudah melaksanakannya.
Masyarakat muslim minoritas Suamatera Utara juga mematuhi hukum negara dalam bidang perkawinan, yaitu perkawinan berdasarkan hukum Islam dan dicatat dalam akta perkawinan. Berdasarkan wawancara dan observasi yang telah dilakukan, ada dua alasan mengapa mereka mematuhi hukum negara tersebut, yaitu karena untuk mendapat legalitas dari negara dan untuk mendapat pengakuan dari keluarga dan Adat dalihan na tolu. Sebuah pernikahan yang tidak dicatat di dalam akta perkawinan tidak akan memperoleh kutipan akta nikah, sehingga ia akan terganggu memperoleh kartu keluarga atau fasilitas lain yang disediakan oleh pemerintah. Oleh karena itu, mereka tetap mematuhi hukum perkawinan menurut negara. Kepatuhan kepada hukum negara adalah dikarenakan adanya sanksi yang muncul berikutnya. Kelman menyatakan istilah ini dengan proses compliance, yaitu suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu  imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman atau sanksi yang mungkin dikenakan apabila seseorang melanggar ketentuan hukum. Masyarakat muslim minoritas melaksanakan hukum perkawinan negara adalah agar tidak mendapatkan kesulitan dalam hal administrasi negara dan kependudukan. 
Kepatuhan pada hukum negara dalam perkawinan juga disebabkan oleh perlunya pengakuan dalam keluarga dan Adat dalihan na tolu. Perkawinan yang tidak diakui oleh negara akan mendapatkan kecaman dari anggota keluarga dan Adat. Masyarakat Batak tidak mengakui sebuah perkawinan yang tidak dilakukan sesuai dengan hukum negara. Oleh karena itu harus didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama Kecamatan. Kepatuhan seperti ini juga disebut dengan group identification. Kepatuhan masyarakat muslim minoritas Sumatera Utara kepada hukum Adat adalah dikarenakan agar dapat diterima oleh keluarga dan Adat. Dengan demikian, dapat disimpulkan kepatuhan kepada hukum Adat dalam perkawinan disebabkan oleh group identication. Sebuah perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam dan hukum negara hanya mendapatkan pengakuan dari agama dan negara, sedangkan perkawinan yang dilaksanakan secara Adat mendapatkan pengakuan dari keluarga dan daliha na tolu. Perkawinan yang belum dilaksanakan sesuai dengan adat (managadati) akan menimbulkan sanksi sosial, khususnya apabila dalam satu keluarga terdiri dari penganut agama yang berbeda. Perkawinan orang tua yang tidak mangadati akan menimbulkan akibat hukum ke depan, dimana si anak juga tidak boleh mangadati, kecuali orangtuanya sudah mangadati. Di samping itu, akibat hukumnya juga adalah apabila tidak mangadati akan menimbulkan pengaruh kepada pemberian orang tua kepada anak. Seorang anak yang dikawinkan tanpa mangadati dia tidak akan memperoleh panjaean dan pauseang, karena kedua hal ini hanya bisa diberikan kepada anak yang perkawinannya mangadati.
Dari penjelasan di atas, dapat dipahami mengapa masyarakat muslim minoritas masih mengakui dan menundukkan diri kepada ketiga sisitem hukum yang hidup dalam masyarakat tersebut, yaitu karena ketiga sistem hukum tersebut masih mengalami internalization, habituation, utility, group identification, dan compliance terhadap masyarakat. Masyarakat mematuhi hukum Islam dalam bidang perkawinan karena ia selalu mendapat pencerahan tentang hukum Islam dari guru, ustad dan pegawai KUA,  dan juga sangat mudah diterapkan dan mendatangkan manfaat yang besar bagi masyarakat. Adapun alasan mengapa mereka mematuhi hukum negara dalam bidang perkawinan karena hukum negara tersebut dapat menimbulkan sanksi apabila tidak diterapkan (compliance), sedangkan kepatuhan kepada hukum Adat dalam bidang perkawinan adalah dikarenakan mereka sering melihat dan merasakan perkawinan berdasarkan hukum Adat sejak kecil (habituation) dan juga agar dapat diterima dalam keluarga dan Adat dalihan na tolu (group identification). 
1.	Warisan
Pertanyaan selanjutnya yang sangat mendasar adalah mengapa masyarakat muslim minoritas Sumatera Utara tidak melaksanakan hukum waris Islam? Padahal dalam hukum perkawinan mereka melaksanakannnya. Berdasarkan wawancara, observasi dan analisa yang telah dilakukan, ada tiga alasan mengapa mereka tidak melaksanakan hukum waris Islam, yaitu pertama, masyarakat tidak menguasai hukum kewarisan Islam. kedua, hukum kewarisan Islam tidak bertemu dengan hukum warisan Adat. Ketiga sistem kekerabatan yang ada tidak mendukung pelaksanaan hukum kewarisan Islam. 
Masyarakat muslim minoritas tidak melaksanakan hukum waris Islam dikarenakan banyak faktor, salah satu di antaranya adalah karena masyarakat memang tidak mengetahui tata cara membagikan harta warisan kepada ahli waris. Mereka tidak mengetahuinya, mereka mengetahui ada hukum waris, tetapi tidak mengetahui cara pembagiannya. Kesadaran hukum paling rendah adalah mengetahui hukum. Apabila masyarakat mengetahui sebuah hukum maka ia akan berusaha untuk memahaminya. Dengan pengertian dan pemahaman isi dan tujuan hukum tertentu serta manfaatnya akan menimbulkan sikap hukum (legal attitude) dan akan melaksanakannya (legal behavior).
Berkaiatan tidak terlaksananya hukum waris oleh masyarakat muslim minoritas adalah karena kurang pengetahuan, pemahaman dan sikap hukum waris Islam. Berdasarkan wawancara dan observasi yang dilakukan, masyarakat tidak memahami hukum Islam itu sendiri. Mereka hanya mengetahui bahwa bagian laki-laki dua banding satu bagian perempuan. Mereka juga mengetahui bahwa anak perempuan adalah sebagai ahli waris, namun bagaimana pelaksanaannya, mayoritas masyarakat muslim minoritas belum mengetahui hukum waris Islam itu sendiri. 
Ketidaktahuan masyarakat muslim minoritas terhadap hukum waris Islam sangat diumaklumi apabila diperhatikan dari fasilitas yang ada. Dari lima kabupaten yang diteliti hanya terdapat satu Sekolah Tinggi Agama Islam, dua pesantren dan sekitar 26 madrasah yang terdiri dari madrasah aliyah, tsanawiyah, ibtidaiyyah serta takmiliyyah. Failitas ini pun belum bisa dinikamati oleh sebagian besar muslim yang menetap di daerah tersebut. Masih ada muslim yang menetap jauh dari pusat pendidikan Islam seihingga tidak bisa akses terhadap pendidikan Islam. Dari hasil observasi yang dilakukan, masih banyak mesjid dan musholla yang tidak aktif dalam proses pembelajaran agama Islam, seperti pengajian dan perwiridan. Mesjid-mesjid yang aktif hanya mesjid yang berada di Ibu Kota Kabupaten, sedangkan mesjid yang ada di kecamatan dan desa masih banyak yang tidak tersentuh oleh pembelajaran hukum Islam. Masih banyak mesjid yang tidak memiliki khatib dan guru agama, sehingga mereka mengamalkan agama hanya sekedar sesuai dengan pengetahuan saja.
Pengetahuan agama Islam dan hukumnya hanya bisa dilakukan dengan sosialisasi secara terus menerus. Tentu dalam hal ini sangat perlu fasilitas sosialisasi, seperti dana, bangunan dan juga tenaga. Semua fasilitas ini sangat minim sekali di daerah minoritas muslim Sumatera Utara. Masih ada kecamatan yang tidak memiliki mesjid atau bahkan hanya satu mesjid saja. Sebagai contoh pada kecamatan Merek Kabupaten Karo yang berada di pinggir jalan besar propinsi, hanya memiliki satu mesjid, belum lagi pada wilayah Humbang Hasundutan dan Samosir. Di sana masih banyak masyarakat muslim yang tidak pernah belajar agama Islam sama sekali tetapi mereka masih menganut dan mengakui agama Islam. 
Apabila diperhatikan lagi tentang failitas Kantor Urusan Agama Kecamatan, masih banyak kecamatan yang tidak memiliki Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagai pelayan masyarakat muslim. Masih banyak KUA Kecamatan yang mewilayahi tiga sampai lima kecamatan. Namun walaupun demikian, bukan berarti masyarakat muslim tidak terlayani, hanya saja tidak maksimal karena jarak yang terlalu luas. Bahkan para kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan mengakui mereka lebih banyak bergerak dalam bidang dakwah daripada melayani administrasi pernikahan. Mereka lebih berperan sebagai penyuluh, karena itulah yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, peneliti berkesimpulan bahwa tidak terlaksananya hukum Kewarisan Islam pada masyarakat muslim minoritas di Sumatera Utara karena tidak mengetahui hukum Islam tersebut.

B.	Keselarasan Proses Hukum Perkawinan dan Warisan dengan Peraturan-peraturan Hukum
Pertanyaan selanjutnya adalah apakah proses hukum yang dilakukan oleh masyarakat minoritas muslim di Sumatera Utara sesuai dengan hukum Islam? Untuk menjawab ini seharusnya banyak unit sampel yang dianalisa. Berdasarkan dua sampel yang ada, yaitu perkawinan dan warisan ternyata proses hukum yang dilangsungkan ada yang sesuai dengan hukum Islam dan ada yang tidak sesuai. Dalam hukum perkawinan, terlihat dengan jelas dalam proses hukumnya, masyarakat muslim minoritas melakukan proses hukum selaras dengan perarturan hukum adat, hukum Islam dan hukum negara. Sedangkan dalam bidang kewarisan masyarakat muslim minoritas di Sumatera Utara tidak melakukan hukum waris Islam. 
Apabila dikaitkan dengan kesadaran hukum dalam bidang perkawinan dan kewarisan,  ada empat indikator kesadaran hukum, yaitu pertama pengetahuan hukum, yaitu pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum. Kedua, pemahaman hukum, yaitu memahami isi dan tujuan hukum serta manfaatnya. Ketiga, sikap hukum (legal attitude) yaitu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum itu ditaati. Dan keempat pola perilaku hukum (legal behavior) dimana hukum sudah berlaku dalam masyarakat. Dengan demikian sampai seberapa jauh kesadaran hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari pola perilaku hukum suatu masyarakat.
Berdasarkan indikator di atas, dapat dipahami bahwa pelaksanaan hukum perkawinan yang terjadi di tengah masyarakat muslim minoritas Sumatera Utara sudah sampai pada tahap pola perilaku. Masyarakat muslim minoritas telah berperilaku hukum (legal behavior) sesuai dengan hukum perkawinan Islam. Mereka melaksanakan hukum perkawinan sesuai dengan aturan hukum Islam. Pelaksanaan hukum Islam itu sendiri didukung oleh hukum adat dan hukum negara, sehingga pelaksanaan hukum perkawinan Islam sudah dapat terlaksana dengan baik.  Yang sangat menarik dari hasil penelitian ini adalah bahwa masyarakat muslim minoritas sudah lebih cenderung melaksanakan hukum Islam daripada hukum adat dalam bidang perkawinan. Hal ini ditandai ketika masyarakat muslim tersebut tidak mampu untuk melaksanakan proses adat (mangadati) maka mereka mencukupkan diri pada hukum Islam dan hukum negara. Ini menunjukkan telah terjadi pergeseran dari hukum Adat kepada hukum Islam. Masyarakat muslim sudah lebih mementingkan hukum Islam daripada hukum Adat. Banyak masyarakat yang hanya tunduk pada aturan hukum Islam saja dan tidak melaksanakan hukum Adat, karena hukum Adat membutuhkan biaya yang banyak dan aturan yang rumit, sedangkan hukum Islam sangat mudah untuk dilaksanakan. 
Selain itu juga bisa dilihat pada aspek jambar juhut, dimana saat ini masyarakat muslim sudah mengganti jambar juhut babi dengan jambar juhut daging lembu, kerbau, kambing, ayam dan harus disembelih oleh muslim. Pergeseran hukum ini menunjukkan munculnya kesadaran hukum dalam pola perilaku hukum di tengah masyarakat yang mayoritas beragama Islam. Sedangkan apabila terjadi perkawinan antar umat agama berbeda, maka masyarakat muslim minoritas menempuh cara kawin lari (mangalua). Sering terjadi apabila masyarakat muslim akan menikah dengan gadis non muslim, gadis non muslim melarikan diri dari anggota keluarganya menuju rumah anggota keluarga laki-laki atau rumah Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (PPPN) sehingga disyahadatkan dan memeluk agama Islam. Namun ada juga masyarakat muslim minoritas yang menikah dengan agama lain dan meninggalkan agama Islam. Alasan berani meninggalkan agama adalah karena lemahnya iman dan faktor ekonomi. Lemahnya iman sehingga ia tergoda dengan pasangannya dan berani meninggalkan agama Islam. Sedangkan faktor ekonomi juga berpengaruh, dimana ada salah satu pasangan mampu menjamin ekonomi pasangannya yang lain sehingga ia berani meninggalkan agamanya dan menikah dengan pasangan yang non muslim tersebut.  
	Berbeda halnya dengan hukum waris, dimana proses hukum waris yang berlaku adalah sistem hukum waris adat, tidak hukum waris Islam dan hukum waris positif bagi masyarakat muslim Indonesia. Untuk menilai keselarasan proses hukum dengan peraturan hukum yang berlaku berkaitan dengan hukum waris dapat dilihat dari unsur-unsur hukum kewarisan tersebut. Ada tiga unsur dalam pelaksanaan hukum waris, yaitu pewaris, harta warisan dan ahli waris. Dalam masyarakat muslim minoritas Sumatera Utara, sebab saling mewarisi adalah karena keturunan. Seorang ayah akan memberikan harta warisan kepada anaknya. Sebab kedua untuk saling mewarisi adalah karena pengangkatan anak (aini) dan adopsi. Apabila seseorang tidak mempunyai anak (punu) ia bisa mengangkat anak dari anak saudaranya. 
Sedangkan hubungan perkawinan tidak menimbulkan hubungan saling mewarisi. Seorang janda tidak mendapatkan harta warisan dari suaminya. Ia hanya memiliki hak pakai selama ia masih berada dalam rumah suaminya atau dalam lingkungan keluarga suaminya. Ia berhak memakai harta warisan yang diperoleh bersama antara suami dan isteri selama masih hidup. Harta tersebut nantinya akan diberikan sebagai panjaean dan pauseang bagi anaknya yang sudah menikah atau sebagai indahan ni arian dan batu ni ansimun bagi cucu yang akan lahir. Seorang janda hanya boleh menikmati harta bersama suami selama si janda masih berada dalam rumah dan lingkungan keluarga suaminya yang telah meninggal. Hukum ini masih berlaku di tengah masyarakat Batak. Masyarakat muslim juga masih ada yang menerapkan ini. Dimana janda harus menetap pada keluarga suaminya, apabila ia pergi maka ia tidak mendapatkan harta warisan. 
	Dalam masyarakat Batak juga tidak dikenal harta bersama suami dan isteri. Harta yang diperoleh selama dalam perkawinan, harta tersebut adalah harta suami, sedangakan pauseang dan batu ni ansimun adalah tetap harta si isteri.  Namun walaupun demikian, bukan berarti harta itu hanya boleh dipergunakan oleh suami saja. Harta itu untuk keperluan berumah tangga dan keperluan anak. Bagi masyarakat Batak harta adalah salah satu filsafat atau nilai dalam kehidupan di antara lima nilai kehidupan sebagaimana di jelaskan di depan. Mereka merasa berwibawa dengan memiliki harta yang banyak. Hukum ini masih berlaku di masyarakat Batak. 
Adapun bagian harta anak perempuan dalam warisan menurut hukum adat anak perempuan tersebut tidak mendapatkan harta warisan. Bagaimana dengan tuntutan zaman yang menuntut adanya perlakuan sama terhadap anak laki-laki dan perempuan. Untuk mengatasi hal seperti ini, maka ada lembaga adat yang melindungi hak anak perempuan, yaitu melalui peuseang dan batu ni ansimun. Dalam pembagian harta warisan anak perempuan tidak mendapatkan harta warisan, namun  dalam prakteknya mereka memperoleh peuseang dan batu ni ansimun. Masyarakat muslim minoritas tidak lagi berpegang teguh sepenuhnya kepada hukum adat, sudah banyak yang memberikan bagian anak perempuan. Ini menunjukkan adanya pergeseran hukum dari hukum adat menuju hukum Islam, dimana sudah diperhatikan hak-hak anak perempuan. Namun ukurannya belum ada yang pasti. Hanya berdasarkan musyawarah antara anggota keluarga. Apabila diberikan pemahaman secara terus menerus maka diyakini masyarakat muslim minoritas akan melaksanakan hukum waris Islam.
Sedangakan apabila ditinjau dari bagian-bagian yang akan diterima ahli waris tidak ada angka-angka yang nyata. Pembagian hanya dilakukan oleh ahli waris anak yang laki-laki-laki. Pembagian harta warisan biasanya dilakukan dengan menunjuk harta yang ada dengan tempatnya. Sebagai contoh harta yang ada di A adalah untuk anak A, harta yang B untuk anak B dan seterusnya. Penunjukan bagian ahli waris adalah sesuai dengan hasil musywarah dan mufakat berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang ada pada saat pembagian harta warisan. Biasanya anak paling besar akan diberikan kesempatan untuk memilih di antara harta orang tua mereka yang ada dan biasanya mendapat lebih banyak atau lebih besar. Namun itu juga bisa dikurangi apabila di antara mereka saudaranya ada yang sangat membutuhkan, sedangkan anak laki-laki paling kecil biasanya mendapatkan jabu atau rumah orang tuanya. Rumah ini adalah sebagai tempat bagi keluarga atau saudaranya yang merantau atau berada di parserakan. Walaupun anak perempuan tidak sebagai ahli waris, namun ternyata ketika ada pembagian harta warisan secara adat, anak perempuan pada saat ini juga mendapatkan bagian apabila dirasakan perlu ia mendapat bagian karena ketiadaan atu kemiskinan sedangkan iboto-ibotonya sudah mapan. Hal ini juga tidak lepas karena saudara perempuan tersebut bagi mereka adalah dongan sabutuha. 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sudah ada pergeseran hukum bagi masyarakat muslim minoritas di tengah masyarakat mayoritas non muslim di Sumatera Utara. Dalam bidang perkawinan masyarakat muslim minoritas sudah cenderung kepada hukum Islam dan hukum negara. Adapun hukum adat hanya dilaksanakan agar diterima oleh masyarakat adat, dan itupun apabila masyarakat tersebut mampu. Karena masyarakat merasa hukum Islam lebih mudah untuk dilaksanakan. Sedangkan dalam bidang kewarisan, masyarakat muslim minoritas juga sudah mengalami pergeseran dari hukum adat menuju hukum Islam. Dalam hukum adat, janda tidak mendapatkan harta warisan, sedangkan dalam hukum Islam janda mendapatkan harta warisan. Hukum ini belum bisa diterapkan seutuhnya di tengah masyarakat. Mereka tetap mempertahankan hukum adat, dimana janda hanya berhak menempati dan memanfaatkan harta suami dan harta bersama selama ia masih berada di rumah dan keluarga suami. Tetapi berkaitan dengan anak perempuan sudah diberikan harta warisan walaupun belum sesuai dengan hukum Islam. Ini mengalami pergeseran dari hukum Adat yang kurang menghargai hak anak perempuan menuju hukum waris Islam yang menghargai anak perempuan. Ini sudah merupakan suatu pergeseran menuju yang lebih baik. Apabila dikaitkan dengan kesadaran hukum Islam, menurut peneliti ini mengalami pergeseran dari pengetahuan hukum kepada sikap hukum (legal attitude). Ia sudah melangkahi pemahaman hukum tetapi belum sampai pada pola perilaku hukum (legal behavior). Masyarakat muslim minoritas Sumatera Utara sudah ada kecenderungan untuk menerima hukum waris Islam karena adanya penghargaan terhadap wanita. 

C.	Eksistensi Hukum Islam pada Masyarakat Muslim Minoritas di Sumatera Utara
Setelah mengakaji dan menganalisa tentang proses hukum perkawinan dan warisan pada masyarakat muslim minoritas di Sumatera Utara serta alasan dan keselarasannya dengan hukum, maka pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana eksistensi hukum Islam di tengah masyarakat mayoritas tidak beragama Islam? Sebelum membahas lebih lanjut, harus diketahui bahwa ada nilai-nilai filosofis budaya masyarakat Batak yang menggambarkan cita-cita masyarakat Batak, baik itu Islam atau tidak. Budaya dan agama yang dianutnya akan terus saling mempengaruhi. Nilai-nilai filosfis ini tentu mengalami perubahan secara terus menerus, baik itu di bona pasogit  ataupun di parserakan. 
Nilai budaya masyarakat Batak adalah kekayaan (hamoraon), banyak keturunan (hagabeon), kehormatan (hasangapon), perdamaian (hadameon) dan persatuan (hasadaon). Arti filsafat budaya ini adalah perlu kekayaan harta, perlu keturunan yang banyak, perlu pengakuan dan penghormatan, perlu perdamaian dan perlu kesatuan. Masayarak Batak itu harus kerja keras supaya kaya, harus kawin supaya mempunyai keturunan, harus berakhlak mulia atau maradat supaya dihormati, menghormati orang lain supaya damai dan menjaga silaturrahmi supaya bersatu. Ini adalah filosofi masyarakat Batak, tanpa melihat marga dan agama. 
Sedangkan dalam sistem perkawinan, masyarakat Batak menganut sistem eksogami, yaitu kawin dengan marga lain. Bukan hanya marga, masyarakat Batak membolehkan kawin dengan suku lain, warga negara lain dan bahkan agama lain. Adanya larangan beda agama bukan karena perintah adat tetapi itu lebih dominan karena perintah agama, baik itu Islam maupun Kristen. Adat tidak melarang kawin dengan agama lain. Ini menunjukkan bahwa adat Batak menerima marga, suku, agama dan warga negara lain dalam hal perkawinan. Bahkan dalam adat Batak, apabila seorang anak perempuan menikah dengan suku, agama atau warga negara lain dan ia berbuat baik maka ia akan diberikan lahan untuk dikerjakan yang disebut dengan parippe. Apabila diperhatikan hukum adat terbentuk berdasarkan musyawarah dan mufakat. Hukum adat Batak terbentuk atas dasar kesepakatan masyarakat Batak, terutama dalihan na tolu. Ini menunjukkan bahwa hukum adat Batak akan bisa mengalami perubahan sesuai dengan kesepakatan masyarakat atau anggota dalihan na tolu. Berkaitan dengan teori eksisitensi hukum adat Batak, hukum Islam dan hukum negara pada masyarakat yang menganut pluraslisme hukum, tentu banyak teori yang sudah menjelaskannya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan ternyata teori ko-eksistensi hukum masih teruji. Dimana dalam masyarakat Batak, hukum Adat, hukum Islam, hukum Kristen dan hukum negara berjalan di tengah masyarakat secara bersamaan. 
Hukum Islam sangat mempunyai peran dalam pembaruan hukum adat yang ada pada masyarakat Batak. Dalam teori sosiologi apabila ada dua atau lebih budaya berjumpa (differensiasi sosial) maka ada beberapa keadaaan yang akan muncul, yaitu interseksi sosial. Interseksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang menyangkut hubungan antarindividu, individu (seseorang) dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Tanpa adanya interaksi sosial maka tidak akan mungkin ada kehidupan bersama.  Proses sosial adalah suatu interaksi atau hubungan timbal balik atau saling mempengaruhi antar manusia yang berlangsung sepanjang hidupnya di dalam masyarakat. Hal inilah yang terjadi antara hukum Islam dan hukum adat pada masyarakat minoritas muslim Sumatera Utara. Interseksi sosial di dalam struktur masyarakat majemuk berdampak pada peningkatan solidaritas dan timbulnya potensi konflik. Akibat pembentukan kelompok-kelompok dari seksi yang berbeda-beda di antaranya makin kuatnya hubungan atau ikatan-ikatan antar anggota masyarakat. Para anggota masyarakat yang ada akan mengabaikan perbedaan horizontal maupun vertikal. Differensiasi dianggap sebagai hal yang wajar akibat saling bergaul intensif dan saling memaklumi hal-hal tersebut. Selain itu, interseksi dapat menghasilkan kelompok sosial yang baru dengan kriteria yang baru pula. Jika perbedaan yang dimiliki seperti latar belakang agama, suku, ras dan sebagainya lebih menonjol dan semakin tajam, maka konflik yang berakhir pada perpecahan akan terjadi dalam organsiasi konflik. Dalam masyarakat Batak yang terjadi adalah peningkatan solidaritas yang didukung oleh sistem kekerabatan dalihan na tolu, hal juga didukung oleh filosofi Batak, yaitu hadameon. Masyarakat Batak tidak suka konflik, karena mereka menyadari bahwa masyarakat tersebut banyak adalah saudaranya secara kekeluargaan dalihan na tolu. Perbedaan agama tidak akan menimbulkan konflik di tengah masyarakat, karena umat agama yang berbeda tersebut adalah saudaranya secara dalihan na tolu, yaitu hula-hula, dongan sabutuha dan anak boru.
Alternatif kedua yang terjadi apabila bertemu dua kebudayaan, yaitu sistem hukum Islam dan hukum adat adalah akulturasi sosial. Akulturasi adalah suatu proses sosial yang timbul manakala suatu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur dari suatu kebudayaan asing. Kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaannya sendiri tanpa menyebabkan hilangnya unsur kebudayaan kelompok itu sendiri. Secara umum, akulturasi adalah suatu proses sosial yang muncul saat terjadi penyatuan dua budaya yang berbeda menjadi budaya yang baru tanpa menghilangkan unsur budaya lama. Dengan demikian akulturasi merupakan proses perubahan yang di dalamnya terjadi penyatuan budaya-budaya yang berbeda. Proses ini juga terjadi ketika ada perjumpaan sistem hukum Islam, hukum adat dan hukum negara. 
Ketika masyarakat Batak minoritas melaksanakan perkawinan, maka saat itu terjadi akulturasi budaya, dimana budaya masyarakat Batak yang sudah diterima secara turun temurun tetap berjalan dengan disesuaikan dengan hukum Islam. Pelaksanaan budaya masyarakat Batak yang sudah ada menyesuaikan diri dengan hukum Islam dan hukum negara. Hukum  negara hanya mengatur administrasi negara sehingga ada aturan-aturan yang telah ditentukan oleh negara dalam melaksanakan perkawinan. Secara tidak sadar telah terjadi akulturasi budaya pada masyarakat muslim minoritas di Sumatera Utara. 
Hukum Islam masih dominan berlaku bagi masyarakat muslim minoritas di Sumatera Utara untuk hal-hal yang privasi sedangkan yang besifat publik, hukum negara adalah dominan. Adapun hukum Adat berlaku bagi kelompok masyarakat adat saja. Hukum Islam dan hukum negara akan lebih kuat lagi apabila mendapat dukungan dari hukum adat. Salah satu alasan mengapa sulit untuk menerapkan hukum waris Islam adalah karena kurang mendapat dukungan dari adat, dimana adat yang lebih mendominasi kekuatan anak laki-laki. Namun apabila dikembalikan kepada adat, hal ini juga akan mengalami masalah, karena hukum adat sangat sulit dilaksanakan dan tidak mempunyai pijakan yang kokoh. Hukum adat adalah berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat dalihan na tolu. Dengan demikian, apabila dilakukan terus menerus sosialisasi hukum waris Islam, maka ia bisa jadi akan mengisi kekosongan hukum adat tersebut. Sebagai contoh, dalam hukum adat tidak dijelaskan secara rinci bagian-bagian ahli waris, sedangkan hukum Islam mempunyai aturan itu yang disebut dengan fuurud al-muqaddarah. Hal ini tentu bisa mengisi kekosongan hukum adat tersebut. Hukum adat kurang memberikan penghargaan kepada kaum perempuan, sedangkan hukum Islam memberikan penghargaan kepada perempuan seperti janda dan anak perempuan. Sehingga dapat dirasakan hukum Islam lebih mendatangkan keadilan dan lebih modern karena sesuai dengan perkembangan zaman yang menuntut adanya keadilan bagi pihak perempuan.
Di samping itu hukum Islam juga punya peluang untuk mereformasi hukum adat. Hukum Islam memberikan penghargaan kepada anak perempuan, sedangkan hukum adat tidak. Dalam hal ini tentu, hukum Islam akan lebih diterima oleh masyarakat di zaman modern ini. Oleh karena itu, agar ini dapat diketahui, dipahami dan masyarakat memiliki sikap (legal attitude) dan pola perilaku hukum (legal behavior), tentu harus terus dilakukan sosialisasi hukum waris Islam. Berdasarkan penjelasan di atas maka menurut peneliti bahwa teori yang tepat saat ini pada daerah muslim minoritas di Sumatera Utara adalah masih teori konflik dimana ia menegaskan bahwa manusia cenderung untuk berkompetensi guna menyelamatkan atau melanggengakan kehidupan kelompok. Oleh karena itu suasana konflik akan selalu mewarnai kehidupan manusia, yang selalu diwarnai perebutan materi yang terbatas. Teori Konflik dan kaitannya dengan Hukum Islam, teori ini menyatakan bahwa Hukum Islam diturunkan oleh Tuhan sebagai jawaban terhadap konflik yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Selama tidak muncul konflik maka persoalan tersebut diserahkan kepada kapasitas intlektual manusia untuk menyelesaikannya. Teori ini memberikan asumsi kepada peneliti bahwa teori ini adalah win-win sollution. Penerapan hukum Islam oleh masyarakat minoritas muslim di tengah mayoritas non muslim masih dalam tahap win-win sollution. Ia belum bisa utuh untuk menerapkan hukum Islam di tengah mayoritas non muslim. Ia harus menyesuaikan diri agar tetap bertahan.

D.	Penutup 
Masyarakt muslim minoritas Sumatera Utara melaksanakan tiga sistem hukum secara bersamaan dalam bidang perkawinan. Mereka menempuh hukum Adat, hukum Islam dan hukum negara. Sedangkan dalam bidang kewarisan mereka melaksanakan hukum waris Adat. Adapun alasan pelaksanaan hukum perkawinan Islam adalah karena ibadah, untuk mendapatkan keturunan yang sah menurut agama, mendapatkan pengakuan dalam keluarga dan adat dalihan na tolu, serta mudah melaksanakannya. Adapun alasan mematuhi hukum negara adalah agar mendapatkan legalitas dari negara dan keluarga. Sedangkan alasan kepatuhan kepada hukum adat adalah agar mendapatkan pengakuan dari keluarga dan adat dalihan na tolu. Sedangkan hukum waris Islam tidak dilaksanakan oleh masyarakat muslim minoritas di Sumatera Utara. Ada beberapa alasan mengapa hukum waris Islam tidak dilaksanakan oleh masyarakat, yaitu pertama, masyarakat tidak menguasai hukum kewarisan Islam. kedua, hukum kewarisan Islam tidak bertemu dengan hukum warisan Adat. Ketiga sistem kekerabatan yang ada tidak mendukung pelaksanaan hukum kewarisan Islam. Eksistensi hukum Islam pada masyarakat minoritas muslim Sumatera Utara mempunyai peluang besar untuk menggantikan hukum Adat. Hal ini karena hukum Adat dibangun atas dasar musyawarah dan kesepakatan anggota keluarga dalihan na tolu. Selain itu hukum Islam memberikan pengharagaan kepada perempuan dibandingkan dengan hukum Adat terutama dalam hukum waris. Masyarakat adat tidak menolak kehadirian hukum Islam. Oleh karena itu internaslisasi hukum Islam secara terus menerus akan mampu mengembangkan hukum Islam pada masyarakat minoritas muslim di Sumatera Utara.
E.	Daftar Pustaka
Aritonang, Jan. S, Beberapa Pemikiran Menuju Teologi Dalihan Natolu, Jakarta: Dian Utama dan Kerabat, 2006.
Anleu, Sharyn L. Roach, Law and Social Change, London: Sage Publications Ltd, 2000.
Azizy, 	A. Qodri, Hukum Nasional; Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum, Jakarta: Teraju, 2004.
Berutu, Lister dan Nurbani Padang, Mengenal Upacara Adat Masyarakat Suku Pakpak di Sumatera Utara, Medan: GrasindoMonoratama, 2013. 
Dirdjosisworo, Sudjono, Sosiologi Hukum, Jakarta: Rajawali, 1983.
Fuady, Munir, Teori-teori dalam Sosiologi Hukum, Jakarta: Kencana, 2011.
Hadikusuma, Hilman, Antropologi Hukum Indonesia, Bandung: Alumni, 2010. 
_________________, Hukum Waris Adat, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015. 
Irianto, Sulistyowati, Pluralisme Hukum dalam Perspektif Global, dalam Hukum yang Bergerak: Tinjauan Antropologi Hukum, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009.
_________________(Ed), Hukum yang Bergerak Tinjauan Antropologi, Jakarta:YayasanObor Indonesia, cet. 1, 2009.
Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, Bandung: RinekaCipta, 2009. 
Panggabean, H.P. dan Richard Sinaga, Hukum Adat Dalihan na Tolu tentang hak Waris, Jakarta: Dian Utama dan Kerabat, 2007.
Raharjo, Satjipto, Hukum dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Toeritis serta Pengalaman-pengalaman di Indonesia, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009. 
Ka’bah, Rifyal, Penegakan Syariat Islam di Indonesia, Surabaya: Khairul Bayan, 2004.
Ritzer, George, Modern Sociological Theory: Seventh Edition, terj. Triwibowo, Teori Sosiologi Modern, Jakarta: Kencana, 2014. 
Rato, Dominikus, Hukum Perkawinan dan Waris Adat di Indonesia, Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2015.
Rofiq, Ahmad, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta; GrafindoPersada, 1997.
Sabiq, Sayyid, Fiqh Sunnah Berūt: Dār al-Fikr, 1983, Jilid II.
Salman, R. Otje, Beberapa Aspek Sosiologi Hukum, Bandung: Alumni, 1989.
Setiadi, Elly M. dan Usman Kolip, Pengantar Sosilogi; Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial Teori, Aplikasi dan Pemecahannya, Jakarta: Kencana, 2010.
Sinaga, Richard, Perkawinan Adat Dalihan Natolu, Jakarta: Dian Utama, 2013.
Sinulingga, Ev. Adil, Perjumpaan Adat Karo dan Injil, Bekasi:Law Firm A.S Lingga S.H. & Patners, 2009.
Simanjuntak, Bungaran Antonius, Konflik Status dan Kekuasaan Orang Batak Toba, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009.
Soekanto, Soerjono, Pokok-pokok Sosiologi Hukum, Jakarta: Rajawali, 2012.
Soekanto, Soerjono dan Budi Sulistyowati, Sosiologi; Suatu Pengantar, Jakarta: RajaGrafindo Persada, Cet. Ke-45, 2013. 
Setiadi, Elly M dan Usman Kolip, Pengantar Sosiologi; Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial, Teori dan Aplikasi dan Pemecahannya, Jakarta: Kencana, 2011.
Tambunan, R., Hukum Adat Dalihan Natolu, Medan: MITRA Medan, 2016.
Usman, Sabian, Dasar-dasar Sosiologi Hukum; Makna Dialog antara Hukum dan Masyarakat, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
Utomo, Laksanto, Hukum Adat, Jakarta: Rajawali Press, 2016.
Wiradnyana, Ketut, Legitimasi Kekuasaan pada Budaya Nias, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010.
Wulan, Y.C.,Yasmi, at.all, Analisis Konflik : Sektor Kehutanan di Indonesia 1997-2003, Jakarta: Center for International Forestry Research, 2004.